PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KONSTRUKSI PADA KONSORSIUM WIKA BARATA MULTINAS

Konsorsium Wika Barata Multinas melakukan pemungutan PPN atas Jasa Konstruksi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Pengenaan PPN atas Jasa Kontruksi dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu persentase penyelesaian progress pekerjaan dikalikan dengan nilai kontrak pekerjaan. Atas DPP penyelesaian pekerjaaan dikalikan dengan tarif PPN 10% yang menjadi pajak terutang atas penyelesaian tahap pekerjaan. Nilai tagihan penyelesaian ditambah dengan PPN yang terutang menjadi nilai yang harus disetor oleh PT Perkebunan Nusantara XI kepada Konsorsium sebagai pembayaran progress penyelesaian pekerjaan. Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi yang terutang tersebut dilaporkan sebagai Pajak Keluaran oleh Konsorsium dan wajib setorkan dan dilaporkan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya masa pajak bersangkutan. Konsorsium Wika Barata Multinas wajib untuk menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan tanggal pembayaran atas uang progres penyelesaian pekerjaan