EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 2. Dalam perhitungan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa yang telah dibahas sebelumnya di bab 2, menunjukan bahwa tindakan penerbitan surat paksa sudah efektif karena dari tahun 2014 – 2017 menghasilkan presentase lebih dari 100% yaitu pada tahun 2014 senilai 339,8 %, tahun 2015 senilai 211,9 %, tahun 2016 senilai 116,6 % dan 136,4 % pada tahun 2017. 3. Sedangkan untuk efektivitas pencairan piutang dari surat paksa yang telah dibahas di bab 2 ini masih dapat dikatakan belum efektif karena presentase pencairannya dari tahun 2014 - 2017 masih kurang dari 100%, yaitu 19,52 % di tahun 2014, di tahun 2015 meningkat menjadi 47,14 %, kemudian kembali menurun di tahun 2016 senilai 31,72 %, dan yang paling rendah pada tahun 2017 senilai 17,45 %. Hal ini disebabkan kebanyakan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan tidak langsung melunasi utang pajaknya setelah diberikan surat paksa dikarenakan kondisi Wajib Pajak diantaranya adalah yang usahanya bangkrut, atau apabila badan banyak yang sudah pailit dan banyak Wajib Pajak yang memutuskan untuk mengangsur utang pajaknya sehingga baru lunas di tahun berikutnya serta tidak menutup kemungkinan Wajib Pajak tidak melunasi utangnya. 4. Penagihan pajak dengan surat paksa ini cukup membantu dalam menagih utang pajak untuk memenuhi target APBN di sektor perpajakan, walaupun dalam pelaksanaan penncairannya masih belum bisa terpenuhi sepenuhnya