PARATE EXECUTIE DALAM FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR

Masyarakat cenderung memiliki perilaku konsumtif terhadap kendaraan bermotor, maka dibutuhkan barang jaminan untuk memperoleh kredit. Dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor menggunakan jaminan fidusia untuk mempermudah tindakan eksekusi yang dilakukan, seperti parate executie sebagaimana dapat dilihat Undang-undang Fidusia pada Pasal 15 Ayat 3 yang menyatakan bahwa, “Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.” Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan parate executie yang didasarkan atas perjanjian jaminan fidusia yang belum didaftarkan dalam pembiayaan pembelian kendaraan bermotor oleh kreditor terhadap debitor yang melakukan wanprestasi tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian. Selain itu, Tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditor terhadap wanprestasi yang dilakukan debitor yakni dalam bentuk macetnya angsuran debitor kendaraan bermotor adalah dengan melakukan proses eksekusi dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata yang diawali dengan mengajukan gugatan hingga turunnya Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Setelah dinyatakan menang dalam perkara dalam peradilan kreditor dapat mengajukan pelaksanaan putusan (eksekusi) berupa sita objek jaminan dalam hal ini adalah kendaraan bermotor