PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI HASIL TEMBAKAU

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak ke-3 didunia. Salah satu penyebab tingginya tingkat konsumsi rokok di Indonesia karena adanya keterjangkauan harga untuk mendapatkan rokok dipasaran. Pemerintah menerapkan adanya pengenaan cukai terhadap hasil tembakau dalam menyikapi hal tersebut, namun dewasa ini cukai merupakan kebijakan yang dilematis yakni disatu sisi menghendaki adanya penurunan konsumsi namun disisi lain menghendaki adanya peningkatan produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Roadmap Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020. Dampak dari kebijakan tersebut menimbulkan maraknya peredaran pita cukai hasil tembakau yang merugikan perekonomian negara. Untuk itu diperlukan adanya pengenaan sanksi pidana terkait cukai hasl tembakau yang berimplikasi tindak pidana. Rumusan masalah yang dibahas dalam dalam penelitian ini adalah peredaran cukai hasil tembakau yang berimplikasi tindak pidana dan sanksi pidana terkait peredaran cukai hasil tembakau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peredaran cukai hasil tembakau yang berimplikasi tindak pidana pada dasarnya terdiri dari peredaran hasil tembakau tanpa pita cukai, dengan pita cukai palsu, dengan pita cukai yang tidak untuk peruntukannya serta adanya praktik penyelundupan dalam kegiatan ekspor-impor hasil tembakau yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : UU Cukai, UU Kepabeanan, UU Perdagangan, UU Larangan Praktek Monopoli berikut peraturan perundangundangan yang secara hierarki dibawah Undang-Undang. Kendatipun telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun dewasa ini arah kebijakan dalam peraturan tersebut mencerminkan sifat kontradiktif antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu seharusnya dilakukan adanya aksesi terhadap Framework Convention on Tobacco Control yang merupakan traktat international yang membatasi penyebaran produk tembakau. Adapun subjek hukum hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam peredaran cukai hasil tembakau adalah orang dan badan hukum