PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Sehubungan dengan semakin maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satu ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah guna mencegah berkembanganya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah dengan membuat kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan dalam peraturan ini mewajibkan notaris menjadi salah satu pelapor apabila terdapat adanya dugaan TPPU. Kewajiban pelaporan ini pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan, hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta berikut keterangan yang diketahuinya guna pembuatan akta tersebut yang disebut sebagai kewajiban ingkar. Agar dapat melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada dasarnya notaris dapat menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris atau menolak pembuatan akta tersebut, dengan “alasan yang berdasar”. Namun notaris wajib mendapat perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan menerapakan hak ingkar notaris. Namun dalam hal notaris melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, maka notaris tidak dapat dituntut dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu alasan pembenar dimana karena adanya benturan antara 2 (dua) kewajiban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana