KEDUDUKAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TERLAMBAT DIDAFTARKAN DI KANTOR PERTANAHAN KETIKA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENINGGAL DUNIA

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumahsusun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya. Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugasnya harus profesional karena rawan dan cenderung bermasalah atau terjadi pelanggaran karena kurangnya ketelitian dan pengetahuan tentang hukum (kekayaan) negara berupa tanah dalam melayani kebutuhan masyarakat (public service) dibidang hukum keperdataan dengan obyek tanah sebagaimana tercantum pada UUPA dan dapat disimpulkan PPAT mempunyai peranan penting dalam kewenangannya membuat alat bukti tentang perbuatan Hukum tertentu mengenai pengalihan, pembebanan Hak Atas Tanah yang dijadikan dasar Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Direktorat Jenderal Agraria sekarang pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah peraturan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konsep (konseptual approach), dan studi kasus (case study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keterlambatan pendaftran tanah tidak diatur secara eksplisit terkait pejabat pembuat akta tanah yang terlambat mendaftarkan akta akibat meninggal dunia