KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SEBELUMNYA MELAKUKAN OPERASI GANTI KELAMIN (Ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Katolik)

Keabsahan Perkawinan di Indonesia tidak hanya ditentukan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi juga ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Namun, pada kenyataannya di Indonesia belum ada peraturan yang secara jelas mengatur terkait perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita. Pasal ini tidak menjelaskan bagaimana status dan kedudukan dari orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin. Sedangkan Hukum Katolik juga memiliki pandangan tersendiri dalam ajarannya terkait dengan operasi ganti kelamin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni tipe penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji berdasarkan sumbernya untuk kemudian dikaitkan dengan penelitian ini. Bahan hukum ditelusuri melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan interpretasi berdasarkan kata-kata yang digunakan dalam undangundang dan interpretasi teleologis. Hasil dari penelitian ini adalah sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dibuat secara khusus untuk mengatur pergantian kelamin dalam sistem hukum di Indonesia. Pergantian kelamin hanya didasarkan pada penetapan dari hakim-hakim pengadilan Indonesia yang memberikan penetapan pergantian kelamin kepada pemohon berdasarkan permintaan oleh pemohon yang sebelumnya telah diajukan kepada pengadilan. Operasi ganti kelamin juga menimbulkan beberapa akibat hukum terkait keabsahan perkawinan yang berdampak pada status perkawinan, pembatalan perkawinan, dan pembagian harta bersama