TIDAK DILAKSANAKANNYA KEWAJIBAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pemberitahuan pada saat dimulainya penyidikan serta penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor tidak dilakukan dalam waktu 7 hari pasca dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Pertimbangan hakim menjelaskan bahwa terhadap Terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan serta dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan terhadap Korban/Pelapor dapat mempersiapkan keterangan-keterangan sebagai barang bukti dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Putusan ini memberikan peluang untuk melakukan praperadilan apabila Terlapor belum menerima SPDP atau setelah 7 hari pasca dikeluarkannya sprindik. Sebab acuannya adalah prinsip due process of law yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka hasil penyidikannya dapat dikatakan cacat prosedural karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyidikan harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum