JUAL BELI TANAH BEKAS MILIK ADAT BERDASARKAN ALAT BUKTI KERTAS SEGEL ( STUDI KASUS DI KABUPATEN NGANJUK)

Hukum adat merupakan suatu dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam rangka membangun hukum tanah nasional, hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahan yang berupa konsep, asas-asas, serta lembaga hukum yang bertujuan untuk dibentuk menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun berdasarkan sistem hukum adat. Hukum tanah yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat, yang berupa norma-norma hukum yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan Hukum Tanah Nasional positif yang tertulis, yang di tuangkan di dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tesis ini berisi analisis hukum yang menjelaskan lebih anjut mengenai rumusan masalah yang diangkat, yaitu Keabsahan jual beli tanah bekas milik adat berdasarkan alat bukti kertas segel dan Akibat hukum jual beli tanah bekas milik adat berdasarkan alat bukti kertas segel. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dan akibat hukum terjadinya proses jual beli tanah bekas milik adat berdasarkan alat bukti kertas segel yang terjadi pada tahun 1997, di Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan peraturan pelaksana yang berlaku di Indonesia. Dalam proses jual beli yang dibuktikan berdasarkan hak lama proses peralihan hak atas tanah tesebut dianggap sah apabila telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil jual beli baik penjual maupun pembeli. Hal ini juga menerangkan bahwa proses jual beli hak atas tanah harus sesuai dengan sifat jual beli yakni Terang, Tunai, dan Riil. Proses tersebut dapat dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk diterbitkan Sertipikat. Dalam proses jual beli hak atas tanah menurut hukum adat dapat menimbulkan akibat hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peralihan hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak yang lain