PRINSIP RES JUDICATA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur dalam Pasal 65-69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 66 UU arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa secara substantif putusan arbitrase internasional. Berkaitan dengan kewenangan penilaian subtantif Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam prinsip hukum acara perdata mengenal adanya res judicata. Akibat hukum dari adanya prinsip tersebut terhadap suatu putusan ialah masalah/sengketa yang telah diputus dalam forum (arbitrase/pengadilan) tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, baik di forum yang sama atau di forum yang berbeda. Rumusan masalah yang diteliti dalam karya ilmah ini yaitu mengenai prosedur exequatur dalam permohonan putusan arbitrase internasional di Indonesia bertentangan dengan prinsip res judicata dan upaya hukum dan akibat hukum atas penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional Tesis ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil dari penenilitan ini, yang pertama, pemeriksaan substantif yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ialah tidak bertentangan dengan prinsip res judicata, hal ini disebabkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menilai pertimbangan hukum dari arbiter dalam memutus sengketa. Hasil yang kedua. Akibat hukum dari pengakuan dan pelaksanaan utusan arbitrase ialah mekatnya prinsip res judicata dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon jika pengakuan dan pelaksanaannya ditolak ialah mengajukan upaya hukum kasasi (Pasal 68 ayat (2)), mengajukan ke Negara lainnya dimana aset/barang termohon berada dan upaya relitigasi/rearbitrase