Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi PMK 25/PMK.01/2014 pada Kantor Jasa Akuntansi. Perkembangan globalisasi terutama di daerah ASEAN memicu adanya perdagangan bebas baik barang maupun jasa. Mutual Recognition Arrangement atau MRA menjadi pintu gerbang keluar masuknya industry jasa yang menjadi peluang maupun ancaman bagi rakyat Indonesia. Pemerintah merespon MRA ini dengan menerbitkan PMK 25/PMK.01/2014 sebagai payung bagi akuntan serta menyeleksi Register Negara Akuntan yang mampu bersaing dalam MRA ini. Terbitnya peraturan ini juga bedampak munculnya Kantor Jasa Akuntansi yang melayani jasa akuntansi non atestasi bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif d...
Jumlah UMKM berkembang 4% tiap tahun, yang menjadikan UMKM sebagai roda perekonomian Indonesia sert...
ABSTRAK ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PMK NOMOR 199 /PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, C...
Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang no 8 Tahun 1974 pasal 34 ayat 2 menyelenggarakan manag...
Barang larangan dan pembatasan adalah barang yang peredarannya dibatasi. Hal ini, membuat adanya pen...
Institusi kepabeanan dan cukai atau bisa disebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki p...
Penyempurnaan peraturan melalui 64/PMK No.03/2022 menjadi suatu fenomena yang berpengaruh terhadap i...
Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayananan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Untuk ...
ABSTRAK Anditha. Implementasi Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.066/Menkes/SK/II/2...
Skripsi ini berjudul Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersiha...
Analisis Implementasi PMK Nomor 110/PMK.010/2018 Atas Pemungutan PPh Pasal 22 Terkait Pembayaran P...
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan ...
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai upayaupaya KSR PMI Unit VI...
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pengamatan secara mendalam tentang implementasi stand...
Skripsi saya yang berjudul tentang “Analisis Implementasi Kompetensi Manejerial Kepala Badan dalam ...
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang ...
Jumlah UMKM berkembang 4% tiap tahun, yang menjadikan UMKM sebagai roda perekonomian Indonesia sert...
ABSTRAK ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PMK NOMOR 199 /PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, C...
Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang no 8 Tahun 1974 pasal 34 ayat 2 menyelenggarakan manag...
Barang larangan dan pembatasan adalah barang yang peredarannya dibatasi. Hal ini, membuat adanya pen...
Institusi kepabeanan dan cukai atau bisa disebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki p...
Penyempurnaan peraturan melalui 64/PMK No.03/2022 menjadi suatu fenomena yang berpengaruh terhadap i...
Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayananan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Untuk ...
ABSTRAK Anditha. Implementasi Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.066/Menkes/SK/II/2...
Skripsi ini berjudul Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersiha...
Analisis Implementasi PMK Nomor 110/PMK.010/2018 Atas Pemungutan PPh Pasal 22 Terkait Pembayaran P...
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan ...
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai upayaupaya KSR PMI Unit VI...
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pengamatan secara mendalam tentang implementasi stand...
Skripsi saya yang berjudul tentang “Analisis Implementasi Kompetensi Manejerial Kepala Badan dalam ...
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang ...
Jumlah UMKM berkembang 4% tiap tahun, yang menjadikan UMKM sebagai roda perekonomian Indonesia sert...
ABSTRAK ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PMK NOMOR 199 /PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, C...
Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang no 8 Tahun 1974 pasal 34 ayat 2 menyelenggarakan manag...