KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PROSES PIDANA DI INDONESIA

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang biasanya disingkat PPNS adalah PPNS dalam bidang Lingkungan Hidup, PPNS Keimigrasian, PPNS Kehutanan, PPNS Bea Cukai, PPNS Perpajakan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang Perbankan. Salah satu tugas Polri adalah melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. PPNS dalam hal memulai penyidikan suatu tindak pidana sudah menemukan bukti yang kuat maka, PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui polri (Pasal 107 ayat 3 KUHAP ). Kewenangan yang dimiliki PPNS dalam melakukan upaya paksa ada yang sama dengan kewenangan yang dimiliki polri, PPNS yang memiliki kewenangan yang sama dengan polri sebagian besar adalah PPNS dalam bidang Lingkungan Hidup, PPNS Bea Cukai, PPNS Kehutanan, PPNS Keimigrasian, PPNS Perpajakan. Sedangkan, PPNS yang tidak memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan polri adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang Perbankan