KETENTUAN PIDANA DALAM QANUN HUKUM JINAYAH

Penelitian berjudul ketentuan pidana dalam qanun hukum jinayah. Dengan rumusan masalah rasio legis hukum pidana dalam qanun hukum jinayah dan rasio desidendi putusan mahkamah syariah qanun hukum jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, kemudian diperoleh suatu kesimpulan bahwa : Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terbentuk dibawah payung hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berasas lex specialis derogat lege generalis. Selanjutnya qanun hukum jinayah telah sah berlaku secara umum dan khususnya bagi penganut agama islam yang berada di Aceh. Mahkamah syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkup peradilan agama yang melaksanakan fungsi dan kewenangan di bidang perdata, ekonomi islam dan pidana. Dalam hal perkara pidana meliputi ketentuan yang diatur dalam qanun hukum jinayah. Putusan mahkamah syariah dalam menyelesaikan perkara pidana telah memberi dampak positif dalam hukum pidana Indonesia. Pidana cambuk dan pidana lain yang dijatuhkan hakim telah memberi nilai positif, rasa jera, malu dan nilai-nilai pembelajaran dalam masyarakat. Serta proses dalam penyelesaian sebuah perkara menjadi lebih singkat, cepat dan mengurangi beban biaya negara, tanpa harus mengurung pelaku pidana yang sebenarnya termasuk dalam pidana ringan