KONFLIK PERTAMBANGAN EMAS ANTARA PEMERINTAH DAERAH, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT GUNUNG TUMPANG PITU DI KABUPATEN BANYUWANGI

Konflik pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi adalah konflik vertical yang di sebabkan oleh kekecewaan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah dan korporasi yang telah memberikan ijin menambang emas secara diam-diam didalam kawasan hutan lindung mengakibatkan kesalahan paham antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik penambangan emas di Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur adalah Konflik vertikal yang disebabkan kerena kekecewaan masyarakat kepada pemerintah daerah dan perusahaan. Persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah dan korporasi yang telah melakukan ketidakadilan dengan janji yang tidak di tepati, berdampak pada lingkungan. Sebaliknya pemerintah menganggap konflik itu disebabkan karena emosional masyarakat tambang dengan perasaan tidak terima terhadap penambangan emas yang dilakukan. Kemudian korporasi mengangap masyarakat telah menghambat aktivitas kerja korporasi. Konflik tersebut membuat korporasi merugi miliaran rupiah, hal ini yang menjadi kontroversi oleh korporasi, Negara dan masyarakat tambang (Masyarakat Sumberagung). Penelitian ini dirancang dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data penelitian menandai metode yang digunakan yaitu teknik penentuan metode pengumpulan data dan dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara mendalam (in-depth inteview) dan kajian dokumentasi. Konflik penambangan emas di wilayah pertambangan yang merupakan konflik disebabkan kerena kekecewaan dan keresahan yang di alami oleh Masyarakat Tambang yaitu Masyarakat sekitar Gunung Tumpang Pitu. Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak di inginkan oleh setiap individu atau kelompok, namun karena perasaan tersinggung, ketidaknyamanan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Perasaan tersinggung disebabkan adanya kesepakatan atau perjanjian yang tidak dilakukan atau tidak direalisasikan sehingga mengakibatkan kesalahpahaman baik individu maupun kelompok karena ada perasaan tersinggung atau menyakitkan. Dengan pandangan tersebut bahwa Masyarakat Sumberagung juga kecewa terhadap Pemerintah Daerah dan Pihak Perusahan PT. Bumi Suksesindo (BSI) atas janji - janjinya mengenai kejelasan tehadap AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang tidak terealisasi. Kemudian dengan mudah memberikan ijin ekploitasi, ekplorasi hingga produksi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berpengaruh langsung dalam kehidupan masyarakat tambang