Perlindungan hukum, Hak tanggungan, Satuan Rumah Susun, Eksekusi

Penelitian berjudul perlindungan hukum terhadap pemilik tanah berdasarkan bukti lama, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Keabsahan penerbitan sertipikat Hak Milik No.000130 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa menerbitkan yang kemudian diubah menjadi Sertipikat HGB No. 00250/Kel.Mawang dan perlindungan hukum terhadap pemegang tanah atas tindakan Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat atas nama pengembang. Dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Keabsahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menerbitkan beberapa sertipikat hak milik, dijelaskan bahwa, Kepala Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan menerbitkan sertipikat hak atas tanah, namun dalam menerbitkan sertipikat tersebut tidak didasarkan atas AUPB, di antaranya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas pelayanan yang baik. Seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tidak menerbitkan, karena secara procedural dan peraturan perundang-undangan tidak dipenuhinya, sehingga sertipikat hak milik yang diterbitkannya menjadi tidak sah. Perlindungan hukum pemegang tanah atas tindakan Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat atas nama pengembang, secara preventif dengan cara mengajukan keberatan atas terbitnya sertipikat tersebut kepada Kantor Pertanahan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, atas dasar penerbitan sertipikat tersebut tidak memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan khususnya syarat kecermatan. Kenyataannya keberatan yang diajukan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa, sehingga langkah berikutnya menggunakan dasar perlindungan hukum represif menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa, atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum