KEDUDUKAN BENDA JAMINAN PIHAK KETIGA TERHADAP KEPAILITAN DEBITOR PAILIT YANG DIJAMIN PIHAK KETIGA

Gejolak moneter di Indonesia dan krisis ekonomi pada tahun 1997 berpengaruh besar pada perekonomian secara sistemik, dan mengkibatkan kesulitan yang besar bagi pelaku usaha untuk mendapatkan modal usaha berupa kredit dan mengharuskan Debitor memberikan jaminan kebendaan sebagai jaminan bagi Kreditor. Para kreditor saat ini dalam keterbatasnya seringkali menjaminkan benda milik orang lain (Pihak Ketiga) sebagai jaminan, namun ketika Debitor yang dijamin dengan benda jaminan milik Pihak Ketiga tersebut menerima putusan Pailit, maka kewenangan untuk pengurusan seluruh harta kekayaan Debitor Pailit beralih kepada Kurator yang berwenang dan ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Tugas Kurator juga membereskan harta kekayaan Debitor Pailit untuk dimasukkan dalam Harta Pailit, dimana Harta Pailit mencakup seluruh harta Debitor Pailit. Sedangkan Harta Pailit Debitor tidak mencakup benda milik orang lain sesuai dengan pasal 21 jo pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 Kepailitan dan PKPU, Sehingga benda jaminan milik Pihak Ketiga tidak termasuk Harta Pailit. Perlindungan terhadap Kreditor Separatis yang memegang jaminan kebendaan milik Pihak Ketiga bila Debitor Pailit, maka Kreditor Separatis dapat melakukan eksekusi sendiri berdasar titel eksekutorial yang dimilikinya berdasar pada pasal 55 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 Kepailitan dan PKPU. Namun apabila benda jaminan kebendaan milik Pihak Ketiga yang dijaminkan Debitor tersebut dimasukkan oleh kurator menjadi Harta Pailit, maka Pihak Ketiga dapat mengajukan gugatan lain-lain kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum untuk memperoleh kepastian hukum yang dimilikinya