KEPEMILIKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS DI PROVINSI SULAWESI BARAT)

Saat ini banyak terdapat permukiman di kawasan hutan lindung di Provinsi Sulawesi Barat, seperti pembangunan rumah tinggal, fasilitas umum, pembangunan jalan, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk yang bermukim di kawasan hutan lindung tersebut semakin bertambah dan juga telah ditemukan adanya kepemilikan sertipikat hak atas tanah dalam kawasan hutan lindung yang menimbulkan implikasi hukum yang harus segera ditemukan solusinya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (legal research) yang bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan di kawasan hutan lindung di Provinsi Sulawesi Barat sah jika ditinjau dari segi historitas hukum dan sesuai dengan mekanisme pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional. Namun penetapan kawasan hutan lindung membatasi perbuatan hukum pemegang sertipikat tersebut, karena objek tanah menjadi tidak leluasa antara hak milik atau kawasan hutan lindung yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan. Sedangkan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan sebelum penetapan kawasan hutan lindung terdiri dari upaya hukum preventif berupa pendaftaran tanah dan pengajuan keberatan terhadap penunjukan kawasan hutan lindung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta upaya represif berupa upaya mediasi melalui Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara