TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA KETIKA TERJADI KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK DESA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan BUM Desa serta terkait dengan kepailitan badan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk kemudian dihubungkan dengan tanggung jawab kepala desa. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, BUM Desa merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, namun dalam perkembangannya BUM Desa dapat menjadi badan usaha yang berbadan Hukum. Kedua, BUM Desa dapat diajukan Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepalitian dan PKPU) dengan ketentuan bahwa BUM Desa tersebut telah ditingkatkan menjadi bentuk badan usaha berbadan hukum dan memenuhi syarat pengajuan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun proses kepailitan BUM Desa terdiri atas Tahap pra persidangan, Tahap proses persidangan, dan Tahap Pasca Persidangan