PERMOHONAN KEPAILITAN YANG DIDASARKAN PADA WANPRESTASI DALAM KERJASAMA KONSTRUKSI

Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang merupakan hal yang sangat menentukan. Kepailitan dapat kehilangan esensinya tanpa adanya utang yang merupakan pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Pengertian utang dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang luas mengakibatkan timbulnya permasalahan yang sering terjadi. Dalam pengajuan permohonan pailit terdapat syarat materiil yang harus dipenuhi yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan memiliki setidak-tidaknya dua kreditor yang secara tegas terdapat dalam pasal 2 Ayat (1). Utang dalam kepailitan adalah utang prestasi bukan hanya utang dalam bentuk uang sebagai akibat dari perjanjian utang piutang. Salah satunya dengan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi. Dalam pelaksanaanya permohonan kepailitan yang didasarkan pada utang yang timbul akibat wanprestasi, dalam hal ini kerjasama konstruksi masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan norma dan prinsip utang. Sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan akan kepastian hukum pada kreditor. Sehingga, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penerapan norma dan prinsip utang yang ada pada peradilan di Indonesia serta mengetahui status kerjasama apabila dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat putusan pailit