SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH NEGARA

Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tanah negara bukanlah merupakan obyek Hak Tanggungan, objek hak tanggungan adalah hak atas tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah negara sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 UUPA jo Pasal 4 UUHT. Oleh karena tanah negara bukanlah objek hak tanggungan maka sejatinya tidaklah dibenarkan apabila tanah negara dijaminkan sebagai pelunasan utang debitor yang diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Dalam kasus ini debitor merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang real estate yang memiliki izin lokasi untuk melakukan pembebasan lahan. Lahan yang akan dibebaskan berstatus hak milik yang kemudian dilepaskan oleh pemiliknya dengan pemberian ganti rugi. Setelah dilepaskan hak atas tanah tersebut maka tanah yang dilepaskan akan menjadi tanah negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 UUPA. Tanah yang dilepaskan inilah yang dijadikan jaminan oleh debitor kepada kreditor