PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PURCHASING

Semenjak diundangkannya Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Indonesia mengenal pengadaan barang/jasa secara elektronik salah satunya e-purchasing. EPurchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik. Katalog elektronik adalah sistem informasi yang memuat data jenis, merek, dan spesifikasi teknis barang/jasa. LKPP selaku penyelenggara katalog elektronik melakukan pemilihan penyedia barang/jasa untuk dicantumkan dalam katalog elektronik. Katalog elektronik digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing. Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, pemerintah dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlak