KEDUDUKAN BARANG BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1614 K/ Pid.Sus/ 2012

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Demi terlaksananya hukum pidana dan hukum acara pidana, tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian adalah sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum. Perolehan barang bukti secara melawan hukum seringkali dilakukan oleh polisi dalam penyidikan untuk mendapatkan tersangka. Perilaku ini telah menjadi kebiasaan yang dapat ditunjukkan dari berbagai hasil penelitian maupun dari surat kabar, yang disebabkan oleh instrumen hukum yang tidak lengkap, adanya perlindungan dari institusi, dan kurangnya sikap profesional dari polisi. Keadaan ini membuat pelaku tersebut tidak terjamah dan tidak ada kesempatan bagi tersangka untuk memperjuangkan haknya. Hukum acara pidana Indonesia membentuk pranata praperadilan yang fungsinya sebagai wadah untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU–XII/2014, terdapat penambahan pada objek praperadilan yaitu penetapan tersangka. Melalui putusan ini, pihak yang merasa dirugikan terhadap perilaku polisi tersebut dapat dilakukan pengawasan sehingga hak asasi manusia tersangka dapat terpenuh