KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH DENGAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP

Hunian merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Indonesia yang memiliki penduduk padat juga memiliki masalah yang sama mengenai hunian. Namun faktor yang utama dikarenakan kondisi ekonomi dari masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam menjalankan program ini peran bank sangat penting terkait dengan dana awal yang diperlukan masyarakat untuk dapat mengikuti program Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bank sebagai pihak yang memberikan dana tetap berpedoman pada prinsipprinsip yang ada termasuk bank meminta jaminan pada nasabah peminjam. Jaminan ini merupakan pembeda kedudukan bank atas daftar kreditor bila nantinya dikemudian hari terjadi masalah. Perbedaan posisi bank dalam program ini memberikan perbedaan dalam melakukan tindakan terhadap pemakaian SKMHT. Bank yang hanya memiliki SKMHT dapat menjadi solusi namun masalah jika kredit yang macet juga mengakibatkan resiko-resiko lain yang timbul menjadikan bank sebagai kreditor konkuren sangat dimungkinkan