AKIBAT KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN SEBAGAI INBRENG PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal ke Perseroan Terbatas. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam bentuk inbreng tanah berupa Hak Pengelolaan (HPL). Inbreng Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas berupa HPL memerlukan adanya perubahan hak atas tanah berupa HGB atau Hak Pakai di atas HPL. Inbreng tersebut terlebih dahulu memerlukan persetujuan dari DPRD dikarenakan inbreng berupa HPL tersebut merupkan bentuk pemindahtanganan barang milik daerah. Berdasarkan Rapat Kerja Nasiona Mahkamah Agung 2010, Inbreng Pemerintah Daerah berupa HGB di atas HPL kepada PT dapat dilakukan penyitaan, hal tersebut dikarenakan terhadap keuangan negara atau daerah yang disertakan sebagai inbreng karena bukan lagi merupakan kekayaan negara atau daerah. Inbreng Pemerintah Daerah berupa HPL yang kemudian lahir HGB di atasnya menimbulkan konsekuensi sepanjang jangka waktu dari HGB tersebut masih berlaku, maka HGB tersebut masih merupakan inbreng Pemerintah Daerah dan HGB tersebut merupakan harta milik PT. Untuk HGB di atas HPL inbreng Pemerintah Daerah yang sudah habis jangka waktunya, seyogyanya kurator dapat memperpanjang HGB di atas HPL tersebut. Upaya kurator memperpanjang HGB di atas HPL merupakan bentuk penyelamatan terhadap harta pailit. Apabila tidak dilakukan pengurusan perpanjangan HGB tersebut maka akan dapat mengakibatkan HGB tersebut hapus dan tidak dapat dilakukan sita oleh kurator. Dengan tidak dapat dilakukan sita oleh kurator maka dapat berdampak pada berkurangnya jumlah harta debitor pailit, sehingga dapat merugikan para kreditor