PEMIDANAAN KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Praktik korupsi adalah akar permasalahan bangsa Indonesia, oleh karena itu tidak boleh ada entitas yang kebal hukum dalam penegakan hukum pidana korupsi. Namun demikian pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi BUMN Persero tidak pernah diterapkan di Indonesia. Padahal dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi Hambalang No. 30/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.JKT.PST, majelis hakim neyatakan bahwa ada aliran dana korupsi yang masuk ke kas korporasi BUMN Adhi Karya (Persero). Dilema dalam penegakan hukum terletak pada aturan hukum yang tumpang tindih antara UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU PT. Sebenarnya BUMN Persero adalah subjek hukum tindak pidana korupsi karena karakteristiknya adalah Badan Hukum yang tidak mengemban kekebalan layaknya Negara, serta neraca keuangan BUMN Persero sebenarnya tidak punya tempat dalam neraca keuangan negara. Sama halnya dengan Negara Singapura yang memisahkan keuangan perusahaan yang identik dengan BUMN Persero dari keuangan negara. Selanjutnya terhadap BUMN Persero yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana pokok dan pidana tambahan penyitaan terhadap harta bendanya untuk menjamin pelaksanaan sanksi pidana yang dijatuhkan, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara