KEABSAHAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA

Skripsi ini mengkaji keabsahan BPJS Ketenagakerjaan bagi TKA yang bekerja di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPJS Ketenagakerjaan terhadap TKA masih belum terpukul rata di Indonesia dan terbilang cukup rendah dibanding jumlah TKA yang didaftarkan untuk bekerja di Indonesia. Dalam hal ini penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan bagi TKA yang minimal bekerja selama 6 (enam) bulan ialah bersifat wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Dalam rangka perlindungan hukum bagi TKA guna pemenuhan hak jaminan sosial ialah diadakan pengawasan oleh pihak BPJS terhadap pemberi kerja yang memiliki kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta jaminan sosial. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengedalian pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Disamping itu terdapat perlindungan hukum berupa fasilitas unit pengaduan oleh BPJS apabila peserta merasa dirugikan atas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Upaya pemerintah dalam rangka penegakan hukum bagi pemberi kerja yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi administratif, sanksi pidana, serta dapat dilaporkan oleh pihak yang dirugikan pada Pengadilan Negeri Penyelesaian Hubungan Insdustrial setempat. Perlindungan hukum dan penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan bagi TKA tersebut ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing