MEMBANGUN PEMILU INKLUSIF UNTUK DIFABEL (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017)

Penelitian ini membahas tentang perhelatan pemilu yang masih belum beranjak dari ketidakberpihakan pada difabel. Berbagai hambatan yang dihadapi difabel mulai dari hambatan struktural, fisik, sikap, teknologi hingga ke jaringan harus ditanggulangi dengan saling bahu membahu antara penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan organisasi difabel, yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun pemilu inklusif untuk difabel. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan lokasi penelitian di Kota Yogyakarta pada saat pelaksanaan Pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017 karena KPU Yogyakarta berhasil mewujudkan pemilu akses dan ramah difabel, terbukti dengan mendapatkan penghargaan dari KPU RI untuk kategori Pemilu Akses 2014. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sementara teori yang digunakan untuk mengakses permasalahan adalah teori yang berhubungan dengan perspektif difabilitas, pemilu inklusif dan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan yang masih menjadi isu utama bagi difabel dalam pemilu, hal ini mengakibatkan masih belum terjadinya kesetaraan atau pelibatan difabel secara berkesinambungan dalam setiap proses pemilu, walau pun sudah dilibatkan sebagai relawan demokrasi dan dalam simulasi TPS. Penyelenggara pemilu perlu menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi difabel dalam berbagai lini sehingga bisa mengambil kebijakan yang berpihak pada difabel dan menghasilkan solusi meningkatkan pemilu inklusif untuk difabel