PERTARUNGAN PARTAI ABANGAN DAN PARTAI SANTRI DI BALIK KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN PONDOK PESANTREN DALAM PERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG

Seperti di negara berkembang lain yang secara natural pluralistik, struktur sosial masyarakat ditempatkan sebagai titik sentral dalam memahami partai politik di Indonesia dimana partai politik mengikuti konstruksi perbedaan sosial dalam masyarakat dan mengeksploitasinya untuk mendapatkan kekuasaan politik. Namun demikian, sedikit penelitian dilakukan guna mengungkap bagaimana partai politik menjaga atau menguatkan basis sosial yang sudah dieksploitasi tersebut. Karenanya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lapangan mengenai fenomena macetnya Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Jombang yang ditengarai disebabkan oleh pertarungan partai politik. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi serta mengumpulkan data-data sekunder dan dianalisis melalui pendekatan penelitin kualitatif-deskriptif. Temuan yang didapat menunjukkan bahwa partai politik di Jombang menggunakan kebijakan publik (Perda) untuk menguatkan basis sosial pendukung mereka. Partai politik di Jombang mengikuti trikotomi perbedaan sosial masyarakat Jombang, santri-puritan-abangan, sehingga partai santri mencoba memasukkan pendidikan khas santri yakni pondok pesantren untuk menguatkan basis sosial pendukung mereka dan sebaliknya partai abangan dan partai puritan menahan pengesahan Perda agar hal tersebut tidak terjadi dan basis sosial pendukung mereka tidak tergerus. Dari temuan tersebut akhirnya penulis juga mengembangkan sebuah model pendekatan dalam melihat kebijakan publik yakni model fronstage-backstage yang akan membantu kita memahami kebijakan dari kacamata pertarungan partai politik