KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT ADAT, KEPALA ADAT, DAN NEGARA DALAM PERLUASAN TANAH BANDAR UDARA SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA

Skripsi ini menjelaskan konflik pertanahan akibat perluasan landasan pacu Bandar Udara Sentani yang dilakukan diatas tanah ulayat, serta kepentingan aktoraktor yang berkonflik, dalam konteks konflik skripsi ini mencoba untuk mengeksplorasi agar dapat mengetahui akar-akar konflik yang membuat adanya upaya-upaya dari masyarakat adat untuk menuntut hak atas tanah adat yang merupakan identitas kesukuan agar tidak termarginalkan. Penelitian ini dilakukan di daerah Sentani Tengah (Ifar Besar), Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam atau Depth Interview sehingga proses analisis data menggunakan Teori Konflik Sosial oleh Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin dan diperkuat dengan Teori Politik Pertanahan oleh Bernhard Limbong. Dari hasil penelitian dan analisis data ini menemukan bahwa konflik pertanahan akibat perluasan landasan pacu Bandar Udara Sentani yang dilakukan diatas tanah ulayat terjadi dalam dua gelombang, masing-masing gelombang memiliki akar konflik dan aktor konflik yang berbeda. Dalam konflik gelombang pertama lebih bersifat vertikal dimana akar konflik diantaranya tanah ulayat milik masyarakat adat belum bersertifikat, pelanggaran kesepakatan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat, dan peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga aktor yang berkonflik dalam konflik gelombang pertama pada perluasan landasan pacu Bandar Udara Sentani adalah aktor masyarakat (civil society) dan aktor Negara, dalam hal ini objek yang dikonflikan merupakan tuntuan ganti rugi atas tanah, berbeda dengan konflik gelombang pertama pada konflik gelombang kedua justru memunculkan aktor baru dengan objek rebutan yang baru pula yaitu hasil ganti rugi yang tidak memberikan keuntungan ekonomis bagi Ketua Adat sehingga konflik kedua bersifat horizontal yakni masyarakat adat dengan Ketua Adat