Konflik Ekonomi dalam Tata Kelola Kewenangan Terminal Tipe B

Penelitian ini adalah studi yang membahas tentang konflik ekonomi dalam tata kelola kewenangan terminal tipe B di Kota Surabaya. Jika berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan terminal tipe B adalah milik Pemerintah Provinsi. Sementara pada kasus ini seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sudah menyerahkan kewenangan pengelolaan terminal tipe B-nya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur kecuali Pemerintah Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi politik dari Fadel Muhammad, yang berfokus kepada kinerja pemerintah daerah, dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Konflik ini pada awalnya terjadi karena Pemerintah Kota Surabaya sudah menyerahkan surat penyerahan kewenangan terminal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur namun menarik kembali pernyataan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya tidak ingin menyerahkan wewenang terminal tipe B-nya karena berbagai kepentingan seperti wacana pembangunan Terminal Intermoda di Kawasan Joyoboyo, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memiliki kepentingan untuk memasukkan Bus Rapid Transit (BRT) agar melengkapi rute yang sebelumnya sudah direncanakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyelesaian konflik kewenangan pengelolaan terminal tipe B di Kota Surabaya