PERGESERAN ELIT POLITIK LOKAL PILKADES KELBUNG KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKA

Penelitian ini mengkaji Pergeseran Elit Politik Lokal Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Dimana peran elit politik lokal yang menjadi penentu dalam PILKADES telah tergeser oleh munculnya elit politik lokal baru. Rumusan masalah Benarkah terjadi pergeseran Elit Politik Lokal PILKADES? Bagaimana Implikasi Pergeseran Elit Politik Lokal PILKADES terhadap Proses Pemilihan Kepala Desa?. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan tekhnik observasi partisipan dan wawancara mendalam. Lokasi penelitian di Desa Kelbung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan melibatkan informan yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa. Kajian yang dijadikan acuan adalah teori Suzanne Keller ( beyond the ruling class “ the role of the strategic elites in modern societies”). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran Elit Politik Lokal PILKADES. Pergeseran elit politik lokal ini nampak pasca ditetapkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini menyebabkan elit politik lokal lemah karena keterbatasan pengetahuan tentang strategi modern dalam PILKADES dan pengetahuan tentang undang-undang yang telah mengatur proses pemilihan kepala desa serta pengelolaan dana desa. Kepentingan yang hendak dicapai adalah membangun simbiosis mutualisme membangun desa melalui dana desa, mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan melalui Pemilu (eksekutif-legislatif). Pergeseran Elit Politik Lokal ini berimplikasi terhadap proses pemilihan kepala desa yang bersifat praktis dengan menghalalkan segala cara, seperti Intervensi dengan cara memberikan bantuan Bakingan melalui Elit Politik dan aparatur negara, Penunjukan sosok kiyai yang berpengaruh, Penunjukan Dukun Politik. Menjegal Calon, Sabutase Surat Suara, Money Politic, Antar Jemput pemilih, Melakukan Perjudian Hasil Suara, Penggelapan Pemilih, dan Pengrusakan surat suara supaya tidak sah. Selain itu penguasaan penuh para elit politik lokal (kepala desa dan elit politik lokal baru ) terhadap anggaran yang dikelola untuk membangun desa cenderung terjadi penyelahgunaan kekuasaan “KKN” (Korupsi, Kolusi dan Nipotisme)