IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PIAGAM ASEAN PADA ISU HAK ASASI MANUSIA KHUSUSNYA DI MYANMAR TAHUN 2008 – 2012

Penelitian ini membahas mengenai sejumlah rangkaian peristiwa yang terkait dengan proses terbentuknya piagam ASEAN, hingga kemudian menelaah mengenai implikasi dari hadirnya Piagam ASEAN khususnya dalam isu Hak Asasi Manusia di Myanmar, adapun jangkauan waktu penelitian ini dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Problematika yang menyangkut keberadaan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) untuk menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dengan masih diberlakukannya “Prinsip Non – Intervensi” di ASEAN. Tentunya keberlakuan dari “Prinsip Non – intervensi” tersebut dapat menghambat kinerja AICHR dalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia di lingkup ASEAN. Idealnya suatu upaya penegakan Hak Asasi Manusia tentunya wajib dilaksanakan secara maksimal tanpa adanya hambatan apapun, demi tegaknya upaya – upaya pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia yang hakiki. Permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan untuk mengkaji implikasi dari diberlakukannya Piagam ASEAN dalam isu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah regional Asia Tenggara, Khususnya di Myanmar terkait pada permasalahan keberlakuan prinsip non intervensi di ASEAN. Penjelasan rumusan masalah tersebut menggunakan pendekatan Prinsip Non Intervensi di Dunia Internasional, Prinsip Non Intervensi di ASEAN, Teori Organisasi Internasional, Prinsip Hukum Organisasi Internasional, serta Organisasi Internasional sebagai Subyek Hukum Internasional