ANALISIS PROSPEKTIF KEBIJAKAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KOTA SURABAYA KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Kebijakan Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah ke Provinsi merupakan suatu kebijakan dari implikasi atas lahirnya peraturan perundangundangan pemerintahan daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014. Kewenangan untuk mengelola pendidikan menengah yang semula di tangan pemerintah kabupaten/kota kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Atas pengalihan kewenangan tersebut, menimbulkan pro dan kontra masyarakat salah satunya di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi atas kebijakan tersebut yang dinilai dapat menghilangkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat kalangan ekonomi kebawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran masa depan atau prospek pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya setelah dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori analisis prospektif kebijakan publik dari William N. Dunn. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan dua puluh satu informan yang berlatar belakang dua orang dari pihak dinas pendidikan provinsi Jawa Timur, satu orang dari pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tiga orang kepala sekolah masing-masing dari SMAN 17 Surabaya, SMKN 1 Surabaya, SMA Trimurti, satu orang ahli sosiologi pendidikan, empat orang guru SMA/K di Surabaya, sepuluh orang wali murid SMA/K di Surabaya. Analisis data dilakukan dengan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan data yang diperoleh kemudian menetapkan keterkaitan antara data tersebut. Sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber data. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai kesiapan untuk melaksanakan kewenangannya yang baru dalam mengelola pendidikan menengah. Namun, kesiapan tersebut dirasa kurang karena hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurang prospektifnya penerapan kebijakan pasca pengalihan kewenangan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada dua puluh satu informan, empat belas informan menyatakan sikap ketidakoptimisan terhadap kebijakan tersebut dan tujuh orang menyatakan optimis. Ujung dari penelitian ini akan dihasilkan suatu rekomendasi atas pengalihan kebijakan tersebut melalui beberapa tahapan dalam analisis prospektif