PEROLEHAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KASUS DWI KEWARGANEGARAAN DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS ARCHANDRA TAHAR)

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat sejak manusia dilahirkan dan tidak dapat dipisahkan sama sekali dari diri manusia. HAM adalah seperangkat hak yg melekat pd hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara , hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia dimana setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ini dinilai sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban seseorang dengan negaranya. Sehingga negara berkewajiban penuh terhadap status kewarganegaraan yang dimiliki warga negarannya. Kehilangan status kewarganegaraan berakibat pada hilangnya hak maupun kewajiban yang dimiliki individu kepada negaranya. Seseorang warga negara pun berhak memilih, mempertahankan, dan melepas kewarganegaraanya. Sehingga perlu pengaturan yang jelas agar tidak melanggar hak asasi manusia terkait hak kewarganegaraan. Pengaturan ini bertujuan agar melindungai seseorang dari status tanpa kewarganegaraan (Apatride). Karena apabila seseorang tanpa kewarganegaraan (Stateless Person) maka hak-haknya sebagai seorang individu tidak dapat dilindungi maupun dipenuhi oleh negara. Maka dari itu, perlu pengaturan yang lebih jelas agar dapat melindungi hak-hak seorang individu guna menjamin hak asasi manusia yang dimilikinya