NILAI BUDAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Latar belakang: Prevalensi stunting Indonesia masuk dalam urutan 14 terbesar dunia. Stunting pada anak merupakan indikator terjadinya status gizi kronis yang terjadi sejak kehamilan. Stunting dapat dicegah melalui penanganan 1000 hari pertama kehidupan. ASI merupakan satu-satunya makanan terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Masalah ASI tidak terlepas dari faktor sosial budaya dan lingkungan masyarakat. Tujuan penelitian: membuktikan nilai budaya masyarakat dapat mendorong atau menghambat pelaksanaan kebijakan daerah tentang IMD dan ASI eksklusif. Metode: Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, jenis data yang dikumpulkan data kualitatif. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kabupaten Klaten dan Kota Magelang, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dan Temuan Baru: Hasil penelitian dan temuan baru adalah budaya masyarakat yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan daerah tentang IMD dan ASI eksklusif antara lain sebagai berikut: Ditemukan budaya masyarakat yang mendorong pelaksanaan kebijakan daerah tentang IMD dan ASI eksklusif adalah: 1). Budaya masyarakat yang spesifik di Kabupaten Klaten yaitu simbol yang khas dari Kabupaten Klaten adalah kain tenun lurik. 2). Budaya masyarakat yang spesifik di Kota Magelang yaitu tradisi “Grebeg Gulai Kambing”. 3). Budaya masyarakat yang universal di Kabupaten Klaten maupun di Kota Magelang yaitu tradisi kendurenan. Ditemukan budaya masyarakat yang menghambat pelaksanaan kebijakan daerah tentang IMD dan ASI eksklusif adalah: 1). Budaya masyarakat yang universal di Kabupaten Klaten dan Kota Magelang adalah kebiasaan memberikan madu pada bibir bayi yang usianya kurang 6 bulan. 2). Budaya masyarakat yang spesifik di Kabupaten Klaten adanya struktur sosial di masyarakat elite, priyayi luhur, atau wong gede dengan priyayi yang karena pangkat atau pengabdian. Kesimpulan: Dengan ditemukan budaya masyarakat yang mendorong dan menghambat pelaksanaan IMD dan ASI eksklusif yang spesifik maupun universal di Kabupaten Klaten dan Kota Magelang, maka diperlukan evaluasi kebijakan daerah tentang IMD dan ASI eksklusif di Kabupaten Klaten dan Kota Magelang yang berguna untuk meningkatkan pelayanan dan cakupan IMD dan ASI eksklusif. Peneliti menyarankan dilakukan policy brief tentang kebijakan daerah tentang IMD dan ASI eksklusif di Kabupaten Klaten dan Kota Magelang untuk mengoptimalkan layanan dan cakupan IMD dan ASI eksklusi