PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT SEBAGAI GATEKEEPER DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Advokat merupakan profesi yang paling rentan menjadi Gatekeeper dalam tindak pidana pencucian uang. Profesi advokat dipandang para kriminal sebagai profesi yang tepat untukmengamankan, melegitimasi, atau mengaburkan sebagian atau seluruhnya hasil kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana menjadi hal yang terlihat legal. Sesungguhnya profesi advokat merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang dapat berkontribusi lebih baik dalam mencegah aktifitas pencucian uang untuk berkembang. Penegasan mengenai peran advokat yang dapat menekan terjadinya tindak pidana pencucian uang, yaitu dengan diterbitkannya PP No. 43 Tahun 2015, yang menempatkan advokat sebagai salah satu pihak pelapor dalam agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, substansi dari peraturan tersebut menuai kritik dari sebagian advokat yang salah dalam mengintepretasi maksud dan tujuan pengaturan tersebut. Terlebih lagi ada sebagian advokat yang menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang mengatur hak imunitas pada profesi advokat. Misinterpretasi dari sebagian advokat terkait dengan hak imunitas yang melekat pada profesinya tersebut, menyebabkan hasil kerja dari profesi advokat dinilai tidak relevan, dan tidak pantas disebut sebagai profesi yang luhur (Officium Nobile), melainkan sebagai profesi yang buruk dalam integritas dan mengedepankan komersialisasi. Sesungguhnya, tujuan dasardari pengaturan pada PP No. 43 Tahun 2015, yang menempatkan profesi advokat sebagai salah satu pihak pelapor dalam agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang, adalah suatu bentuk penghormatan terhadap profesi advokat yang merupakan profesi mulia, dengan mengedepankan tanggung jawab profesinya pada negara, masyarakat dan Tuhan, serta kewajibannya sebagai bagian dari profesi hukum untuk menegakkan hukum dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia saat bertugas