PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 PADA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) KANTOR CABANG BANDAR UDARA JUANDA SURABAYA

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada bulan November 2016 PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengalami perbedaan intrepetasi dan klasifikasi pemotongan pajak penghasilan atas jasa konstruksi kepada PT XYZ. 2. Dengan adanya perbedaan intrepetasi dan klasifikasi pemotongan tersebut maka PT Angkasa Pura I (Persero) wajib melaporkan pembetulan SPT dan merubah bukti potong PPh Pasal 23 menjadi PPh Pasal 4 ayat (2). 3. Atas transaksi tersebut PT Angkasa Pura I (Persero) berkewajiban memotong dan menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) serta memberi bukti potong kepada PT XYZ