PAJAK ANJING KOTA SUARABAYA TAHUN 1930-1942

Skripsi ini membahas pajak anjing kota Surabaya tahun 1930-1942 beserta pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat kota Surabaya pada masa tersebut. Latar belakang penulisan ini karena Surabaya pada krisis ekonomi 1930 merupakan daerah yang telah diberi kekuasaan otonom sehingga perlu mencari tambahan pemasukan untuk mengelola rumah tangga sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penulisan sejarah meliputi heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen dan studi pustaka. Dari pengumpulan data, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan kronologisnya. Untuk menganalisis data, digunakan pendekatan ilmu sosial yang lain sebagai ilmu bantu sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi, hukum, dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada tahun 1930-1942 ketika terjadinya krisis ekonomi dunia berimbas pada pemerintahan kota Surabaya. Hal ini mendorong pemerintah kota mengintensifkan pajak yang telah diatur sebelumnya. Salah satunya yaitu pajak anjing yang mulai dibentuk segala peraturan, petugas, tarif serta hal lainnya. Pajak anjing adalah pajak yang dikenakan kepada setiap pemilik dan pemelihara anjing. Selama kurun waktu tahun 1930-1942 pajak anjing ini juga telah diatur segala sesuatunya seperti petugas, perubahan tarif serta peraturan yang harus ditaati oleh pemilik dan pemelihara anjing. Hasil dari pemungutan pajak anjing ini dijadikan sebagai pemasukan kas kota Surabaya, juga sebagai tambahan biaya ketika ada pasien masyarakat kota Surabaya yang terkena penyakit ataupun gigitan anjing. Mekanisme penarikan pajak anjing yaitu pendataan objek pajak yang dilakukan dengan pengisian laporan anjing yang dipelihara serta dimiliki pada waktu penarikan pajak yang telah ditentukan pemerintah kota, bertempat di balai kota. Bagi wajib pajak yang melakukan tindakan pelanggaran dalam ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam mekanisme pajak anjing maka akan dikenakan sanksi. Selain berdampak positif sebagai tindakan preventif mengatasi penyakit anjing serta pemasukan kas kota, pajak anjing juga berdampak negatif karena beban yang dipikul pemilik dan pemelihara anjing semakin berat, keadaan tersebut diperparah dengan ditemukannya berbagai kasus penyimpangan pajak anjing yang dilakukan petugas sherrif