PRAKTEK KARTEL DI BIDANG PANGAN YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA

Pemerintah Indonesia menjamin hak asasi manusia yakni pada Pasal 28A UUD 1945 menjamin setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan pangan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengembangkan karena setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, peraturan perundangundangan, dan pendekatan kasus, seperti yang kita ketahui untuk mendapatkan pangan pada pasar yang terdapat di Indonesia, maka kita disajikan banyaknya produk yang dipasarkan, sehingga masyarakat bebas memilih produk yang sesuai baginya. Dalam upaya mencapai kesejahteraan negara merupakan tujuan bersama warga negara, sehingga negara juga membutuhkan partisipsi seluruh komponen masyarakat, terlebih dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok termasuk pelaku usaha yang menjadi bagian peting dari pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pelaku usaha yang dimaksud adalah di bidang pangan, tentu saja pelaku usaha memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dari usaha mereka yang dapat dikatakan melakukan tindakan yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, tanpa melihat akibat dari tindakan tersebut. Pelaku usaha lain dapat menderita kerugian jika di dalam pasar terjadi persaingan yang tidak sehat. Persaingan dalam kegiatan usaha akan selalu ada dan merupakan bagian dari kegiatan usaha itu sendiri, sehingga persaingan tidak dapat disalahkan. Di tahun 2013 hingga kini selama lima tahun terakhir terdapat 4 dugaan praktek kartel di bidang pangan yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak praktik monopoli dalam perdagangan pangan di pasar Indonesia yang terbukti bersalah dan melanggar sehingga berimplikasi tindak pidana, seyogyanya untuk meminimalisir para Aparat Penegak Hukum melakukan kordinasi untuk dapat lebih maksimal menjerat pelaku praktek kartel