PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN EKSPOR BAHAN BAKAR MINYAK

Sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Indonesia diantaranya yatiu pentingnya minyak dan gas bumi. Peran pemerintah melalui PERTAMINA dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi yang mengalami kemajuan usaha cukup pesat sehingga dapat memberikan regulasi kepada masyarakat Indonesia dengan memberikan subsidi bahan bakar minyak. Subsidi bahan bakar minyak yang diberikan oleh pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak ke negara lain. Namun, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain, maupun peraturan-peraturan lainnya yang mengatur masalah Minyak Gas dan Bumi, aturan-aturan tersebut membuat masyarakat sulit untuk berbisnis ekspor bahan bakar minyak sehingga melakukan kegiatan penyelundupan bahan bakar minyak ke luar negeri. Hingga saat ini kasus penyelundupan bahan bakar minyak masih terus terjadi di Indonesia, seperti pada kasus penyelundupan bahan bakar minyak jenis Premium yang terjadi di perairan Jayapura dan di pos lintas batas Mota’ain, Nusa Tenggara Timur yaitu membawa minyak tanah menuju ke Timor Leste. Meningkatnya kasus penyelundupan setiap tahun dan besarnya angka kerugian negara yang ditimbulkan oleh penyelundupan bahan bakar minyak maka pada penulisan ini akan membahas penelitian terkait dengan pertanggungjawaban pidana penyelundupan ekspor bahan bakar minyak