PENGESAMPINGAN PERKARA OLEH JAKSA AGUNG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

Asas opportunitas sebagai dasar pengesampingan perkara telah diterapkan di Indonesia sejak zaman penjajahan baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Pada masa itu dasar hukum penerapan asas opportunitas merupakan hukum tak tertulis. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan dengan diberlakukannya peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka semakin jelas dasar hukum penerapan asas opportunitas di Indonesia. Pengesampingan perkara merupakan wewenang Jaksa Agung untuk tidak menuntut suatu perkara demi kepentingan umum. Wewenang untuk mengesampingkan perkara merupakan salah satu isu hukum sensitive di Indonesia karena kewenangan Jaksa Agung tersebut dapat dilakukan sekalipun tersangka telah terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman. Kendati telah diatur dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, namun pengaturan mengenai mekanisme pengesampingan perkara di Indonesia belum diatur secara rinci di Indonesia. Selain itu akibat hukum pengesampingan perkara bagi status hukum tersangka yang melekat pada seseorang belum diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai pengesampingan perkara agaknya perlu diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia