PEMOGOKAN SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL DI INDONESIA DAN TANGGUNG GUGAT IMPORTIR

Latar belakang : Di dalam kontrak dagang internasional khususnya mengenai transaksi jual beli barang melalui transportasi laut, pihak yang terlibat dalam transaksi tersbut tidak hanya penjual ataupun pembelinya saja atau yang dalam hal ini kita sebut importir dan eksportir. Namun, meluas ke perusahaan pengangkutan dan perusahaan jasa kepelabuhanan. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam sebuah kontrak dagang internasional tersebut adalah tidak dipenuhi suatu prestasi oleh salah satu pihak. Ada kalanya terhambatnya pemenuhan prestasi tersebut bukan karena kesalahan para pihak melainkan adanya suatu keadaan yang memaksa atau yang kita sebut dengan Force Majeure sehingga pemenuhan prestasi tersebut menjadi terhambat. Salah satu contoh keadaan memaksa atau Force Majeure adalah aksi stop kerja anggota serikat pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) di pelabuhan tanjung priok pada 15 Mei 2017 – 20 Mei 2017 sehingga hal tersebut mematikan kegiatan operasional PT Pelindo II.Kemudian, dalam penulisan ini akan menjawab bagaimanakah tanggung gugat importir atas kejadian Force Majeure tersebut. Metode : Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Kesimpulan : Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka tanggung gugat importir atas kejadian Force Majeure ini adalah terhadap perusahaan jasa kepelabuhanan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah tuntutan ganti rugi kepada perusahaan jasa kepelabuhanan yakni PT Pelindo I