PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT ATAS KESALAHAN BANK DALAM MENERBITKAN BILLING STATEMENT

Kartu Kredit selama betahun tahun telah menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat. Dikenal sebagai „uang plastik‟ yang dikeluarkan oleh Bank, Kartu Kredit dapat digunakan dalam bertransaksi sebagai pengganti dari uang tunai. Pada akhir bulan, Bank akan mengirimkan notifikasi atau yang dikenal dengan “billing statement” kepada nasabah untuk memastikan jumlah yang digunakan pada kartu kredit dan juga bagi nasabah untuk membayar apa yangtelah digunakannya. Dengan kewajiban bank untuk mengirimkan billing statement kepada nasabah setiap bulannya, terkadang ada kesalahan dari pihak Bank (baik factor internal maupun eksternal) mengenai jumlah tagihan maupun penerima dari billing statement tersebut. Kesalahan semacam ini dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai perlindungan nasabah kartu kredit serta perlindungan konsumen secara umum, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor. 16/1/PBI/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 dan UU No. 8 Tahun 1999. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut tidak menunjang kebutuhan nasabah dengan mengukur jumlah kompensasi yang dapat diklaim oleh nasabah, dengan demikian perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit masih lemah