INSTITUSIONALISASI SPENDING REVIEW DALAM SISTEM PENGANGGARAN DI INDONESIA

Paradigma pengelolaan belanja pemerintah dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami pergeseran dari yang semula diukur dengan tingkat penyerapan kini berorientasi pada efektivitas dan efisiensi belanja. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan APBN memerlukan mekanisme evaluasi belanja yang efektif untuk mendukung paradigma baru tersebut. Hal inilah yang mendasari Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan institusionalisasi spending review. Penelitian ini menggunakan teori new institutional untuk memahami proses institutionalisasi spending review dalam sistem penganggaran di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara serta catatan arsip dan dokumentasi. Faktor coercive isomorphisme ditemukan dalam proses institusionalisasi spending review dikarenakan adanya pengaruh dari OECD dalam inisiasi awal spending review dan penyikapan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap penghapusan sebagian kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai imbas implementasi peraturan terkait transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan merumuskan bentuk tugas dan fungsi kewenangan baru yang dapat menjaga eksistensi organisasi melalui institusionalisasi spending review. Faktor coercive dalam proses institusionalisasi diperkuat oleh faktor mimetic, di mana spending review yang telah dipraktikkan oleh negara lain dapat dipelajari oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Faktor normative terjadi karena adanya dorongan untuk meningkatkan profesionalitas organisasi.Proses institusionalisasi spending review juga terjadi karena faktor endogen, di mana aktor-aktor di dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemaknaan ulang terhadap pengaruh elemen-elemen asingatau rekontekstualisasi