PELANGGARAN ETIKA DAN UUJN OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN KPR TANPA PERSETUJUAN PIHAK BANK

Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan cara yang sering dipilih oleh masyarakat untuk mengalihkan Hak Atas Tanah jaminan KPR yang dalam pelaksanaannya diperlukan Akta Notaris. Sebagai Hak Atas Tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan, eksistensinya terikat dengan Perjanjian Kredit yang dijaminnya. Oleh karena itu dalam proses pengalihannya dibutuhkan adanya persetujuan dari Bank selaku kreditor KPR Namun karena adanya beberapa persyaratan dari bank yang harus dipenuhi, maka masyarakat cenderung menempuh cara yang melompati persetujuan bank tersebut dan melakukan sendiri pengalihan KPR dengan menggunkan jasa Notaris untuk membuatkan akta untuk pengalihan KPR. Adapun pengalihan KPR tanpa persetujuan Bank merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tatacara yang diatur dalam UUHT dan juga bertentangan dengan perjanjian KPR yang telah disepakati bersama di antara bank selaku pihak kreditor dengan debitornya. Dengan demikian Akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini dapat dibatalkan dan selanjutnya berpotensi menimbulkan sengketa serta kerugian bagi Pihak Bank selaku Kreditor KPR, Debitor KPR selaku Penjual, dan Pihak Ketiga selaku Pembeli yang menerima pengoperan KPR. Oleh karena itu Notaris yang membuatkan akta untuk pengalihan KPR tanpa persetujuan pihak Bank selaku kreditor KPR telah melakukan pelanggaran terhadap Etika Profesi Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi etik dan sanksi administratif, serta bahkan dapat terkena sanksi perdata yang berupa gugatan oleh para pihak yang merasa dirugikan karena telah dibuatnya Akta Pengalihan KPR tersebut. Atas dijatuhkannya sanksi-sanksi tersebut maka akan memberikan dampak pula terhadap Jabatan Notaris yang diembannya