ASAS NASIONALITAS DALAM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015)

Hakikat Asas Nasionalitas, menurut penulis adalah suatu jaminan kepastian hukum bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang merupakan bagian dari Indonesia, sepenuhnya hanyalah milik Warga Negara Indonesia, sehingga warga negara asing dilarang untuk memiliki dan menguasai sebagai subyek dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. 2. Analisa dalam Putusan Mahkamah No. 69/PUU-XII/2015 tentang Penggugat yaitu Ike Farida yang merasa dirugikan karena kehilangan haknya untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia hilang karena asas nasionalitas. Oleh sebab itu, Ike mengajukan gugatan pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU 5/1960 dan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dianggap merugikan dan menghilangkan hak pemohon dalam kepemilikan hak atas tanah. Namun jawaban Putusan tersebut menolak gugatan Pemohon karena dianggap bertentangan dengan asas nasionalitas. Putusan-putusan lain yang menegaskan bahwa asas nasionalitas membatasi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia. Ditegaskan dengan Putusan Nomor 48/PDT.G/2012/PN.PRA tentang warga negara asing membuat pengikatan jual beli tanah sengketa yang bahkan pengikatan tersebut tidak ada. Dan pada akhinya gugatan pemohon yang berkewarganegaraa