PEROLEHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI SURAT IZIN PERUMAHAN TERHADAP BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH BEKAS HAK EIGENDOM YANG DITINGGALKAN OLEH PEMEGANG HAK

Pada saat setelah Indonesia Merdeka, pada akhir tahun 1957 dimana suasana anti- Belanda yang turut dikobarkan Presiden Soekarno, pada hari tersebut para warga belanda dinyatakan bahaya bagi Negara dan diserukan untuk meninggalkan Indonesia. Hampir 50.000 orang belanda pergi dari Indonesia dengan meninggalkan rumah-rumahnya, ada yang telah diberikan orang2 yang sudah mengadakan perjanjian jual beli dengan kepemilikannya dan juga ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang kemudian terjadi okupasi (pendudukan) terhadap rumah/tanah yang ditinggalkan orang belanda oleh instansi maupun perorangan. Disini timbul kerancuan mengenai kepemilikan atas tanah bangunan tersebut. Negara memandang hal tersebut sebagai keadaan darurat, perlu diatur terkait kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut yang kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960, semua benda tetap berupa tanah dan bangunan milik belanda dikuasai oleh Negara, baik yang sudah ada akta jual beli, yang telah diberi kuasa, maupun yang ditinggalkan begitu saja.Terhadap tanah dan bangunan dapat dilakukan pembelian melalui Menteri Muda Agraria dengan Perantara Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda (P3MB).Sedangkan objek tersebut yang belum “laku” terjual, oleh Negara diberikan izin untuk memanfaatkan rumah tersebut dengan Surat Izin Perumahan, yang kemudian dapat dilakukan permohonan hak atas tanahnya