PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG NOMOR: 16/G/2013/PTUN.TPI)

Ketidakjelasan batas-batas kawasan hutan dan tidak adanya rujukan peta pengelolan tanah dan kawasan hutan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara hak atas tanah dengan kawasan hutan. Di Provinsi Kepulauan Riau telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan yang menurut Peta Penunjukan Kawasan Hutan yang diterbitkan Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), tanah-tanah yang didaftarkan tersebut berada di kawasan hutan. Salah satu contohnya hak atas tanah yang berada di kawasan hutan adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tesis ini akan membahas seputar keabsahan hak atas tanah yang berada di kawasan hutan dan instrumen-instrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan hutan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 dan No. 34/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menjadi tonggak supaya penentuan kawasan hutan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus memperhatikan hak-hak pihak ketiga