KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PENERIMA KUASA MENJUAL MUTLAK DALAM PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH KETIKA DEBITOR DINYATAKAN PAILIT

Pengaturan hukum jual beli obyek hak atas tanah di Indonesia menganut peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara tunai, riil, dan terang. Kemudian untuk melakukan pembuktian adanya unsur tersebut dapat dibuktikan dengan pembuatan akta jual beli. Namun dalam kasus tertentu, akta jual beli tidak dapat dibuat terlebih dahulu, sehingga para pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli, yang seringkali disertai kuasa menjual mutlak, agar posisi kreditor selaku pembeli mendapatkan kepastian kedudukan untuk mengalihkan hak atas tanah jika pihak debitor tidak dapat dihadirkan untuk penandatangan akta jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan hukum perjanjian, agraria serta terkait dengan hukum kepailitan yaitu burgerlijk wetboek (BW), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitor yang dinyatakan pailit tidak lagi berwenang mengurus hartanya, dan di taruh di bawah kekuasaan kurator. Kreditor penerima kuasa menjual mutlak atas obyek hak atas tanah yang dijual oleh debitor yang dinyatakan pailit, hanyalah menempatkannya dalam kedudukan sebagai kreditor konkuren, karena belum terjadi peralihan hak atas tanah dari debitor kepada kreditor, sekalipun perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa mutlak telah dipegang oleh kreditor selaku pembeli