OBJEK PERJANJIAN PINJAM NAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK

Berkembangnya kebutuhan masyarakat dan perekonomian di Indonesia menyebabkan kegiatan jual beli tanah di Indonesia turut meningkat. Dengan meningkatnya kegiatan jual beli tanah, Pemerintah merasa perlu mengatur kegiatan tersebut dengan dibuatnya peraturan tentang batasan kepemilikan seseorang atas tanah. Peraturan ini menjadikan tidak mungkin seseorang untuk berinvestasi maupun memiliki tanah diatas batasan tersebut. Untuk menghindari batasan kepemilikan maksimal tanah sebagaimana diatur oleh pemerintah tersebut, para investor sering kali meminjam nama orang lain dengan membuat Perjanjian Pinjam Nama atau yang dikenal dengan istilah nominee agreement. Perjanjian Pinjam Nama ini biasanya digunakan oleh Warga Negara Asing yang ingin memiliki tanah di Indonesia, mengingat dalam peraturan Indonesia menyatakan bahwa Warga Negara Asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia selain dengan Hak Pakai yang sangat terbatas. Namun saat ini penggunaan Perjanjian Pinjam Nama banyak digunakan pula oleh Warga Negara Indonesia. Dengan adanya Perjanjian Pinjam Nama ini membuat ketidak pastian hukum mengenai pemilik sah tanah. Ketika terdapat seorang nominee (nama yang di pinjam) yang akan menjaminkan tanah atas namanya tersebut dan pemilik tanah sebenarnya tidak mengetahuinya inilah yang akan menimbulkan suatu permasalahan. Pemilik sebenarnya tanah tersebut pastilah dirugikan dengan pemasangan jaminan atas tanah tersebut. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tahu bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan pemilik sebenarnya tanah tersebut kepada nominee